Syirajuddin : TTG Jembatan Menuju Kemandirian dan Kesejahteraan Masyarakat Desa dan Kelurahan.
Tenggarong - Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) ke VIII tingkat Provinsi Tahun 2022 merupakan jembatan menuju kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa dan kelurahan.
Hal itu di ungkapkan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim, Muhammad Syirajuddin saat menyampaikan laporan kegitan Lomba Gelar Teknologi Tepat Guna Ke VIII Tingkat Provinsi di Lapangan Basket Komplek Stadion Rondon Demang, Sabtu (25/6/2022).
Dirinya menjelaskan kegiatan tersebut dilaksanakan dengan tujuan sebagai wadah memasyarakatkan sekaligus mempromosikan produk-produk Teknologi Tepat Guna masyarakat desa dan kelurahan serta menciptakan peluang kemitraan dan kerjasama bagi para stakeholder baik Pemerintah Daerah Pemerintah desa, Kelurahan, Swasta maupun kelompok masyarakat.
“Pelaksanaan gelar TTG ke VIII tingkat Provinsi Tahun 2022 dilangsungkan melalui gelar pameran teknologi tepat guna, lomba teknologi tepat guna unggulan, lomba inovasi teknologi tepat guna dan lomba posyantek berprestasi serta lokakarya atau seminar teknologi tepat guna,”sebutnya.
Dibeberkannya untuk peserta lomba TTG 2022 adalah sebanyak 8 Kabupaten dan Kota se Kaltim yakni Kota Samarinda, Kabupaten Paser, Kota Balikpapan, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kota Bontang, Kabupaten Berau, Kabupaten PPU, dan Kabupaten Kutai Barat.
"Adapun kabupaten yang tidak berpartisipasi dalam kegiatan tahun ini adalah kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu),"urainya.
Sebelum menutup laporan, dirinya juga menyampaikan beberapa hal yang pertama, pada Tahun 2021 Kalimantan Timur yang diwakili oleh Kabupaten Paser sebagai pemenang gelar TTG tahun 2021 berhasil menjadi juara harapan 1 TTG unggulan tingkat Nasional,paparnya penuh bangga.
"Adapun Kota Bontang masuk nominasi 10 besar kategori Posyantek di tingkat Nasional,"tambahnya.
Untuk mewujudkan hal tersebut dan mendorong prestasi yang baik pihaknya meminta agar bisa mendapat perhatian lebih dari stakeholder atau pihak swasta dari perbankan dan usaha lain, imbuh Syirajuddin. (rey/pt)