Pemerintahan

Peringati Hari Otda 2023, Wagub Kaltim Pimpin Upacara Hari Otda Ke 27

  •   Rizky Kurniawan
  •   29 April 2023
  •   10:53am
  •   Pemerintahan
  •   574 kali dilihat

Samarinda - Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke 27 tahun 2023 dengan tema "Otonomi Daerah Maju, Indonesia Maju" di pimpin langsung Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi dihadiri Sekprov Kaltim, para Asisten, kepala perangkat daerah (PD) dan biro beserta staf dilingkup Pemprov Kaltim, di Halaman Kantor Gubernur Kaltim, Sabtu (29/4).

Membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Wagub Hadi Mulyadi mengatakan bahwa esensi filosofis dari Otonomi Daerah adalah desentralisasi kewenangan agar daerah mencapai kemandirian fiskal. Salah satunya yaitu dengan menggali potensi sumber daya yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta memacu terjadinya percepatan dan pemerataan pembangunan.

"Oleh karena itu, perlu kiranya kita melakukan refleksi sejenak, untuk kembali memahami esensi filosofis dari diterapkannya otonomi daerah yang saat ini genap berusia 27 tahun," ujar Wagub Hadi.

Ia juga menyampaikan, penyelenggaraan otonomi daerah tidak boleh menganggap masyarakat semata-mata konsumen pelayanan publik. Tetapi dituntut kemampuan dapat memperlakukannya sebagai sistem guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

"Untuk itu, aparatur sipil negara (ASN) harus memberikan kualitas pelayanan publik yang lebih baik sebagai wujud pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota. Pemerintah daerah harus beradaptasi dengan kepentingan masyarakat. Dimana masyarakat semakin menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga negara dalam mendapatkan pelayanan," ungkap Hadi.

Lanjutnya, penyelenggaraan Otonomi Daerah merupakan bentuk pengakuan Pemerintah Pusat terhadap kemandirian daerah, guna mendekatkan layanan kepada masyarakat, meningkatkan daya saing daerah melalui pemberdayaan masyarakat dan Pemerintah Daerah, dalam mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Peringatan ini sebagai sarana menentukan kebijakan dan pemantapan mewujudkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang proaktif dan BerAKHLAK untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045," tutupnya. (Rzk/ty)