Penjabat Gubernur Kaltim Akmal Malik Apresiasi Pandangan Fraksi DPRD Terhadap Nota Keuangan dan APBD Tahun 2023
Samarinda - Rapat Paripurna ke-15 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur hari ini menjadi panggung apresiasi dan dialog konstruktif antara Pemerintah Provinsi Kaltim yang diwakili oleh Penjabat (Pj) Gubernur Akmal Malik dan fraksi-fraksi DPRD terkait Nota Keuangan dan Rancangan APBD tahun 2023.
Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Kaltim, Muhammad Samsun, Wakil Ketua III Sigit Wibowo, serta dihadiri oleh 16 anggota dewan baik secara daring maupun luring, menghasilkan diskusi mendalam mengenai pelaksanaan APBD dan berbagai pandangan fraksi terhadap kebijakan keuangan daerah.
Penjabat Gubernur Kaltim, Akmal Malik, dalam sambutannya mengapresiasi setiap pandangan kritis, saran dan pertanyaan yang diajukan oleh fraksi-fraksi DPRD Kaltim dalam rapat paripurna sebelumnya.
"Kami menghargai kontribusi yang konstruktif dari DPRD dalam menyusun nota keuangan dan Ranperda APBD 2023," ujarnya.
Salah satu sorotan utama dalam rapat tersebut adalah realisasi pendapatan daerah yang mencapai Rp 17,76 triliun, atau sekitar 94,93 persen dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp 18,69 Triliun atau 94,93 persen. Meskipun terjadi penurunan dibandingkan tahun sebelumnya disebabkan oleh tidak terealisasinya pendapatan transfer sesuai yang direncanakan.
"Tanggapan fraksi-fraksi DPRD terhadap pendapatan daerah ini memberikan gambaran yang jelas tentang tantangan yang dihadapi, terutama dalam konteks kesenjangan kualitas di daerah 3T," kata Akmal, yang juga menjabat sebagai Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri RI.
Pemerintah Provinsi juga menanggapi secara terperinci saran dari fraksi-fraksi terkait sektor-sektor kunci seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, infrastruktur, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan keuangan daerah.
"Kami berkomitmen untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik di semua sektor, termasuk melalui peningkatan kualitas guru dan kesejahteraan mereka, terutama di daerah-daerah 3T," tambahnya.
Pada akhir rapat, Akmal menegaskan bahwa kerja sama antara Pemerintah Provinsi dan DPRD Kaltim akan terus ditingkatkan guna memastikan pelaksanaan APBD 2023 berjalan efektif dan berdaya guna bagi masyarakat Kalimantan Timur.
Dengan adanya rapat ini, upaya pemerintah dalam memperbaiki kondisi di daerah 3T semakin terfokus, sementara kerja sama dengan DPRD memberi harapan untuk perubahan yang lebih baik dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah. (Rey / pt)