Kunjungan Ketua DPD RI Ke Titik Nol IKN
PENAJAM – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI), AA La Nyalla Mahmud Mattalitti mengunjungi menara pantau yang digadang-gadang sebagai titik nol lokasi pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang baru. Dalam kunjungannya Ketua DPD RI itu ingin melihat sudah sejauh mana pekerjan IKN tersebut di Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Minggu (4/4/2021).
Kunjungan Ketua DPD RI beserta rombongan di dampingi Plt. Sekretaris Daerah (Sekda) PPU, Muliadi, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat PPU, Sodikin, Wakapolres PPU, Kompol Aris Cai Dwi Susanto, Kasdim 0913 PPU Mayor CZI Jumani, Camat Sepaku Risman Abdul serta sejumlah pejabat Pemkab PPU.
Dalam penjelasannya Ketua DPD RI, AA La Nyalla Mahmud Mattalitti katakan tujuan kedatangannya yang merupakan kunjungan untuk pertama kalinya, ingin meninjau langsung lokasi yang sudah ditentukan oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo sebagai wilayah IKN baru.
Tentu lanjut Ketua DPD RI tersebut, pemilihan IKN yang baru di Kalimantan Timur (Kaltim) tepatnya di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) ini jika dilihat dengan kondisi sangat bagus, bahkan semua anggota DPD RI sangat mendukung program pemindahan Ibu Kota Negara tersebut.
“ Presiden memilih pun juga melalui proses bukan asal main tujuk saja. Tentu prosesnya panjang untuk menentukan lokasi pembangunan IKN baru di sini dan ini nyatanya saja saya lihat sangatlah bagus, mulai dari suasananya dan mudah-mudahan segera terealisasi,” ucapnya.
Dikesempatan sama Plt Sekda PPU, Muliadi dalam penyampaiannya menjelaskan, Pemerintah Kabupaten PPU tentunya sudah sangat siap untuk mewujudkan IKN tersebut. Terutama kepada pemerintah pusat harus bisa memperhatikan akses infrastruktur di Kaltim yang masih belum sepenuhnya memadai sebagai wilayah penyangga IKN.
“Sejauh ini laporan yang saya terima masyarakat PPU sangat welcome terkait pembangunan IKN. Aspirasi dari masyarakat kami soal pemukiman saja, dalam artian agar lebih ditata rapi dan seterusnya. Tuntutan dari masyarakat ini tentu tidak akan memberatkan IKN secara umum,”terang Muliadi.
Muliadi pun mengharapkan, Kabupaten PPU ini merupakan perwakilan dari harapan seluruh masyarakat Kaltim. Ketika terbangunnya IKN baru semoga masyarakat yang ada tidak terpinggirkan. Baik masyarakat asli daerah maupun pendatang agar diperlakukan secara normatif sebagai layaknya penduduk sebuah negara.
“ Jangan nantinya masyarakat asli disini terlalu didorong-dorong kepinggir, biarkan saja ada ditengah tetapi tetap dibina. Saya ingin konsepnya menyatu dengan alam dan menyatu dengan,” pungkasnya. (diskominfoPPU/pt)