Kementerian PANRB Gelar SAKIP & RB Award 2021
Samarinda – Setelah melalui berbagai tahapan dari evaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi (RB) sepanjang tahun 2021 di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) SAKIP dan RB Award Tahun 2021 secara virtual dengan tema “Synergy Together, Change for Better”, Selasa (5/4).
Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Erwan Agus Purwanto menyampaikan pada tahun 2021, evaluasi telah dilakukan terhadap 79 Kementerian/Lembaga, 34 Pemerintah Provinsi untuk SAKIP dan RB serta 494 Kabupaten/Kota untuk SAKIP dan 441 Kabupaten/Kota untuk RB. Dengan total sampel evaluasi mencapai 22.000 unit.
“Hasil dari evaluasi tersebut adalah terjadi peningkatan rata-rata nilai SAKIP yaitu pada tingkat Kementerian/Lembaga menjadi 71,30 dari sebelumnya 70,75. Pada Pemerintah Provinsi menjadi 70,88 dari sebelumnya 70,02 dan pada Pemerintah Kabupaten/Kota menjadi 61,60 dari sebelumnya 60,68. Peningkatan rata-rata nilai tersebut disebabkan oleh kenaikan predikat pada 21 instansi pemerintah dengan rincian 16 Pemerintah Kabupaten/Kota dan 1 Pemerintah Provinsi naik ke predikat B, 1 Pemerintah Kabupaten dan 1 pemerintah Provinsi naik ke predikat BB serta 1 pemerintah Kabupaten dan 1 pemerintah Provinsi naik ke predikat A,” beber Erwan melaporkan.
Dengan kenaikan predikat itulah, pada tahun 2021 menghasilkan pencapaian 1 Pemerintah Provinsi dengan predikat AA, 16 Pemerintah daerah dengan predikat A, 63 Pemerintah daerah dengan predikat BB, 293 pemerintah daerah dengan predikat B dan masih menyisakan 155 Pemerintah Kabupaten/Kota dengan predikat CC dan C yang mana ini tentunya masih memerlukan pembinaan secara lebih intensif.
Sementara, pada penilaian RB lanjut Erwan menyampaikan partisipasi pemerintah daerah untuk melaksanakan RB semakin meningkat yang ditandai dengan penambahan 50 pemerintah kab/kota baru yang menyampaikan PMPRB.
“Meskipun masih mendapatkan nilai yang relatif rendah yaitu CC kebawah, namun peningkatan ini tentunya menjadi sinyal positif bagi peningkatan kualitas RB pada pemerintah daerah. Disisi rata-rata nilai Nasional terjadi peningkatan baik pada tingkat Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah kab/kota dengan rincian 75,65 dari sebelumnya 74,93 untuk Kementerian/Lembaga 65,63 dari sebelumnya 64,28 untuk pemerintah Provinsi serta 64,44 dari sebelumnya 53,85 untuk pemerintah kab/kota,” terangnya.
Selain peningkatan partisipasi pelaksanaan RB dan nilai rata-rata tahun ini juga terdapat 15 pemerintah kab/kota dan 1 pemerintah provinsi yang mengalami peningkatan predikat menjadi B serta 3 pemerintah kab/kota dan 1 pemerintah provinsi mengalami kenaikan predikat menjadi BB, sebutnya.
“Total sampai dengan tahun 2021 ini terdapat 1 pemerintah Provinsi mendapat predikat A, 5 Pemerintah Provinsi dan 12 pemerintah Kabupaten/Kota mendapat predikat BB, 22 Pemerintah Provinsi dan 127 Pemerintah Kabupaten/Kota mendapat predikat B dan menyisakan 308 pemerintah daerah yang masih mendapatkan nilai CC kebawah. Meningkatnya partisipasi evaluasi reformasi birokrasi dan adanya peningkatan nilai akuntabilitas menunjukkan bahwa komitmen dan antusiasme daerah semakin meningkat seiring dengan manfaat yang dirasakan,” pungkasnya. (resa/pt)