Isran: Pemda Harus Diberi Porsi Besar untuk Membangun
Samarinda – Selama memimpin Kalimantan Timur (Kaltim), Gubernur Isran Noor selalu menunjukkan pemikiran dan langkah progresifnya untuk kemajuan daerah.
Dalam banyak kesempatan memberikan sambutan, Isran selalu menyampaikan, bahwa pemerintah pusat harus menekan kesenjangan pembangunan antar daerah. Terutama antara Pulau Jawa dengan daerah lain di luar Pulau Jawa.
“Selalu saya sampaikan kepada pemerintah pusat, salah satu cara untuk memperkecil gap atau jarak antara Jawa dan luar Jawa khususnya Jakarta, maka kapasitas keuangan daerah itu harus dinaikkan,” kata Isran Noor.
Selama ini menurutnya, pemerintah pusat memiliki porsi yang lebih besar dalam kapasitas pengelolaan keuangan negara. Ketimbang porsi yang dibagikan ke daerah.
“Selama ini kapasitas keuangan itu dikelola oleh pusat sebesar 70 persen dan 30 persen dibagi kepada 34 provinsi. Kemudian, nanti akan dibagi lagi menjadi 38 provinsi karena ada penambahan provinsi baru di Papua. Jadi, 514 kabupaten/kota hanya mengelola uang sekitar 30 persen itu,” keluh mantan Bupati Kutai Timur ini.
Dengan porsi pembagian keuangan, yang tidak seimbang antara pusat dan daerah itulah yang menurut Isran, membuat terjadinya kesenjangan pembangunan dan ekonomi yang sangat mencolok di Indonesia. Sehingga, harus ada upaya mengurangi kesenjangan tersebut.
“Maka salah satu solusinya, kapasitas keuangan daerah harus dinaikan. Jangan lagi 70:30 kalau bisa dibalik saja 70 persen dikelola oleh pemerintah daerah dan 30 persen dikelola pemerintah pusat,” ucapnya tegas dan mantap.
Dengan anggaran yang cukup, maka daerah memiliki kesempatan untuk berkembang dan pertumbuhan ekonomi yang semakin baik.
“Ok kita tidak setuju dengan sebuah negara federal, ok! Kita jangan menyebut negara federal. Kita negara otonom, dimana Gubernur itu adalah wakil Pemerintah Pusat. Tapi harus diberikan amunisi kekuatan untuk dia melaksanakan sebagai wakil pemerintah pusat,” tegas Isran bersemangat.
Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) ini mengakui, dalam mengatasi permasalahan kesenjangan pembangunan dan ekonomi antar daerah, butuh perjuangan besar.
Ia bahkan mengibaratkan, mengatasi permasalahan ini bagai menghadap tembok besar yang tidak bisa dirobohkan. Namun, ia berkomitmen untuk terus memperjuangkan masalah ini.
“Sebab kalau kita tidak cepat merestrukturisasi, mereformasi, dan merestorasikan sebuah ketata negaraan kita dalam pembangunan, maka negara nanti dalam bahaya, karena akan terus terjadi kesenjangan,” ungkap orang nomor satu Benua Etam ini.
Pemerintah pusat kata Isran, tidak akan mampu menyelenggarakan kegiatan yang beraneka ragam di daerah yang tidak sama kepentingannya, budayanya, serta adat istiadatnya. Bangsa Indonesia yang begitu besar tidak bisa dikelola dengan sistem sentralistik karena perbedaan yang luar biasa.
“Semua ini saya ssampaikan supaya kita lebih memiliki sebuah pandangan dan wawasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” tutupnya. (MF/KRV/pt)