IKKD dan IPKD Untuk Mengukur Kepemimpinan Kepala Daerah & Keuangan Pemda
SAMARINDA – Sebagai pelaksanaan Permendagri Nomor 38 Tahun 2020 dan Permendagri Nomor 19 Tahun 2020, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Prov Kaltim menggelar Sosialisasi Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah (IKKD) 2021 dan Sosialisasi Teknik Indeks Penilaian Keuangan Daerah (IPKD).
Kegiatan Sosialisasi yang berlangsung selama 2 (dua) hari, dimulai tanggal 10-11 Juni 2021, digelar di Aula Balitbangda, Kantor Balitbangda Prov Kaltim itu, dibuka Staf Ahli Gubernur Bidang Reformasi Birokrasi dan Keuangan Daerah, Muhammad Kurniawan dalam hal ini mewakili Sekda Prov Kaltim, Kamis (10/6/2021).
Muhammad Kurniawan mengatakan, kegiatan ini untuk mengukur indeks Pemerintah Daerah mendapat gambaran secara keseluruhan mengenai keberhasilan Pemda dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. Serta untuk mengukur dan menilai kepemimpinan Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemda.
“Oleh karna itu, untuk melaksanakan 2 (dua) amanat tersebut, maka Menteri melalui Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri melakukan penilaian untuk Provinsi dan Gubernur Kaltim,”ujarnya.
Beliau berharap kerja sama semua pihak baik Pemprov maupun Kab/Kota agar dapat menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk penilaian atau pengukuran IKKD serta IPKD sehingga, dapat berjalan dengan lancar dan hasil yang terbaik.
“Semoga diadakannya kegiatan ini bisa memberikan banyak manfaat baik Pemerintah pusat selaku pengambil kebijakkan maupun Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk dapat bekerja dan memberikan yang terbaik,” harapnya.
Setelah membuka acara Muhammad Kurniawan didampingi Kepala Balitbanda Prov Kaltim, Abdullah Sani menyerahkan cinderamata kepada Kepala pusat Litbang Pembangunan dan Keuangan Daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri, Dr Sumule Tumbo.
Sosialisasi dilanjutkan dengan paparan materi IPKD dan IKKD oleh Kepala Badan Litbang Kemendagri RI, Dr. Drs. Agus Fatoni. Serta paparan materi teknis IPKD dari Kepala Pusat Litbang Pembangunan dan Keuangan Daerah Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri RI, Dr. Sumule Tombo. (ade p/pt)