Hetifah Sebut Kemah Jokowi di IKN Bukan Kemah Biasa
Samarinda- Kegiatan Camping atau berkemah di area Ibu Kota Nusantara yang dilakukan Presiden Joko Widodo tentunya banyak menyita perhatian dan tanggapan publik, termasuk pernyataan dari Anggota Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudin. Dirinya mengatakan bahwa kemah ini menjadi simbol dari upaya Jokowi dan Otorita IKN untuk mengambil kebijakan yang berbasis bukti (evidence based policy).
Menurut Hetifah, dengan merasakan langsung bagaimana kondisi geografis, alam dan lingkungan, juga kehidupan masyarakat setempat, diharapkan keputusan-keputusan yang akan diambil nanti lebih mencerminkan kebutuhan dan tantangan realita yang ada.
“Jangan sampai para petinggi IKN hanya bermimpi membangun kota baru yang futuristik tanpa memperhatikan kondisi riil yang ada dengan seksama,” katanya baru-baru ini melalui rilis yang dibuatnya.
Dirinya menyebut membangun di areal IKN adalah pekerjaan yang sangat tidak mudah dan perlu dukungan serta kolaborasi banyak pihak. Hetifah percaya dialog dua arah Jokowi dengan tokoh-tokoh adat akan meningkatkan level of acceptance atau penerimaan masyarakat Kalimantan terhadap pemindahan IKN ke wilayah Sepaku (Kabupaten Penajam Paser di Kalimantan Timur.
“Beberapa hari lalu saya meninjau lokasi secara langsung, berdialog dengan masyarakat Sepaku. Memang medan yang ada sangat menantang. Fasilitas publik dan pelayanan dasar sosial maupun infrastruktur usaha dan ekonomi yang tersedia di sekitar lokasi masih sangat minim,” ucapnya seraya menceritakan.
Lebih lanjut Hetifah menjabatkan ada tiga resep yang menurutnya harus dilakukan oleh Otorita IKN pada tahap awal tugasnya. Pertama menyusun segera struktur organisasi Otorita IKN yang ramping namun inklusif.
“Lengkapi organisasi dengan figur-figur yang kompeten dan bebas dari kepentingan yang sempit. Beri kesempatan pada tokoh lokal, organisasi profesi, perguruan tinggi, organisasi kepemudaan dan juga media untuk ikut berkontribusi,” tuturnya.
Kedua, secara paralel melakukan proses pemberdayaan masyarakat lokal dan menerapkan participatory planning yang lebih serius dan bermakna dengan melibatkan organisasi civil society dan kelompok-kelompok komunitas.
Sedangkan yang ketiga, membuka ruang-ruang penyaluran aspirasi dan pengaduan bagi mereka yang merasa dirugikan dalam proses pemindahan Ibu Kota dan buat mekanisme complaint handlingnya sehingga setiap pengaduan bisa ditindaklanjuti secara sungguh-sungguh.
“Jika ketiga langkah itu dilakukan tugas Bambang-Dhony akan lebih dimudahkan. Jadi ini memang bukan kemah biasa untuk rekreasi," tutup Hetifah. (cht/pt)