Hadiri SPBE Summit di Jakarta, Sekda Kaltim: Kita Sudah Siapkan Integrasi Sistem Layanan Digital
Jakarta – Pemerintah pusat meluncurkan aplikasi super (super apps) untuk urusan pemerintahan di tingkat nasional. Aplikasi tersebut dinamai INA Digital. Tercatat, ada 15 kementerian yang sudah bekerja sama untuk INA Digital ini.
Peluncuran Government Technology (GovTech) Indonesia diluncurkan dalam acara Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024 di Istana Negara Jakarta, Senin (27/5/2024).
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Sri Wahyuni usai menghadiri acara tersebut menyampaikan, Pemprov Kaltim juga sedang merancang aplikasi super yang serupa. Untuk meminimalisasi banyaknya aplikasi layanan digital yang dimiliki tiap instansi pemerintah daerah.
Sekda menegaskan bahwa sesuai arahan Presiden, tidak diperkenankan membuat aplikasi baru secara mandiri.
“Saat ini, Diskominfo (Dinas Komunikasi dan Informatika) sedang merapikan sistem, sehingga nantinya akan ada aplikasi super yang bisa mengintegrasikan layanan-layanan digital antar perangkat daerah dalam satu portal," jelas Sekda Sri.
“Ke depan kita bisa mengadopsi konsep ini, kalau di level nasional ada INA Digital, nanti di Kaltim bisa menjadi Kaltim Digital,” lanjutnya.
aplikasi super tersebut, dikatakan Sri Wahyuni, harus memiliki fungsi yang sama seperti INA Digital. Yakni menyatukan berbagai layanan digital sehingga masyarakat cukup mengakses satu portal untuk berbagai layanan. Mulai dari administrasi kependudukan, SIM, BPJS, dan layanan lainnya.
“Cukup membuka satu portal dengan satu identitas. Tidak perlu lagi mengunggah identitas berkali-kali, cukup dengan registrasi satu kali,” ujarnya.
Kebijakan ini merupakan arahan Presiden untuk memberikan kemudahan dan layanan yang terjangkau bagi masyarakat. Selain mudah dan murah, integrasi layanan digital jauh lebih cepat dan sistematis. Sehingga akan tercapai efisiensi dan efektivitas pelayanan.
Peluncuran INA Digital dihadiri oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, serta pejabat/pimpinan kementerian/lembaga, gubernur/wakil gubernur, wali kota/wakil wali kota, dan bupati/wakil bupati se-Indonesia. (*/pt)
Sumber: Biro Administrasi Pimpinan