Diskominfo Kaltim Gelar Rapat Penyusunan Kajian Naskah Akademik SPBE Tahap I
Samarinda – Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur melalui Bidang Aplikasi Informatika (Aptika) mengadakan Rapat Penyusunan Kajian Naskah Akademik Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahap I di Hotel Ibis Samarinda, Kamis (19/9/2024),
Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan di lingkungan pemerintahan Kalimantan Timur diantaranya perwakilan dari Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kaltim, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim, Inspektorat Kaltim, Biro Organisasi dan Tata Kelola (Ortala) Kaltim, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kaltim, serta perwakilan civitas akademika Universitas Mulawarman.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang Aptika, Denny Ruliansyah, menjelaskan bahwa tujuan utama dari penyusunan naskah akademik SPBE ini adalah untuk merumuskan langkah-langkah strategis dalam penerapan SPBE di Kalimantan Timur.
Melalui sistem ini, pemerintah diharapkan dapat meningkatkan kinerja administrasi yang berbasis elektronik, yang pada gilirannya akan memperkuat pelayanan publik serta tata kelola pemerintahan yang lebih efisien dan efektif.
"SPBE memiliki peran penting dalam mempercepat proses administrasi serta pengambilan keputusan di berbagai instansi pemerintah. Selain itu, sistem ini juga diharapkan mampu meningkatkan transparansi dan memperkuat akuntabilitas, terutama dalam hal pengelolaan anggaran publik," kata Denny.
Lebih lanjut, Denny menjelaskan bahwa pelaksanaan SPBE tidak hanya sekadar implementasi teknologi, namun juga memerlukan perubahan mendasar dalam pola kerja serta mentalitas aparatur pemerintah.
"Transformasi digital ini harus diiringi dengan peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) di lingkungan pemerintahan. Oleh karena itu, kami bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk akademisi, untuk memastikan kesiapan SDM dalam mendukung pelaksanaan SPBE," tambahnya.
Pihaknya menargetkan penyusunan naskah akademik SPBE dapat selesai tepat waktu sehingga dapat segera diterapkan untuk mendukung terciptanya pemerintahan yang lebih modern, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Acara ini juga diisi dengan diskusi dan presentasi dari sejumlah narasumber terkait pengalaman dan tantangan dalam penerapan SPBE di daerah lain. Dengan adanya kajian ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur optimis dapat mengoptimalkan potensi SPBE sebagai salah satu pilar penting dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih baik, modern dan berbasis teknologi. (rey/pt)