Forum Konsultasi Publik Ranwal RKPD Kaltim 2023 Sebut Arah Kebijakan dan Peluang Perekonomian
Balikpapan - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama Perangkat Daerah (PD) melakukan diskusi melalui Forum Konsultasi Publik dalam rangka membahas penyusunan Rancangan awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur 2023 di Novotel Balikpapan, Rabu (26/1/2022).
Konsultasi Publik tersebut merupakan agenda penting dalam setiap tahap proses perencanaan, merupakan salah satu pendekatan perencanaan partisipatif, guna menjaring aspirasi pemangku kepentingan berupa masukan dan saran dari seluruh unsur pemangku kepentingan.
Dalam sambutan Gubernur Kaltim, Isran Noor yang dibacakan Sekdaprov Kaltim, Muhammad Sa’bani menyampaikan, dinamika pembangunan beberapa tahun terakhir cukup dinamis. Banyak hal yang mempengaruhi kemajuan dan halangan yang terjadi. Bukan saja karena pandemi covid 19, tapi adanya beberapa faktor lain, seperti perang dagang pada dunia internasional, penyesuaian kebijakan ekonomi hijau dan kebijakan-kebijakan pemerintah pusat seperti ekspor batubara.
“Arah kebijakan ekonomi pada tahun 2023, kita akan meningkatkan iklim investasi daerah, meningkatkan kualitas belanja daerah, mengoptimalkan belanja konsumsi rumah tangga dan meningkatkan surplus perdagangan antar wilayah. Beberapa peluang perekonomian pada tahun 2023 yang dapat kita manfaatkan dan kembangkan diantaranya berlanjutnya pembangunan IKN, peningkatan kapasitas kilang minyak, meningkatnya kinerja sektor batubara, beroperasinya sumur migas baru, serta terbitnya UU Cipta Kerja,” rincinya.
Sa’bani mengatakan tantangan dan peluang pembangunan Kalimantan Timur di masa depan semakin berat dan kompetitif. Terlebih telah disahkannya Undang-Undang IKN. Untuk itu diharapkan pembangunan IKN baru, akan menjadi lokomotif baru bagi pemerataan pembangunan di Indonesia.
Keberhasilan pembangunan di Kaltim, lanjutnya, bergantung pada sinergi dan kerjasama antar pemangku kepentingan dengan berbagai pihak yang saling mendukung termasuk unsur pemerintah di kabupaten kota dan juga seluruh unsur elemen masyarakat.
“Berbagai tantangan dan peluang pembangunan di wilayah Provinsi Kaltim akan bisa berhasil dan tercapai sesuai target, melalui sinergi pembangunan antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota dan seluruh komponen pemangku kepentingan pembangunan yang berada di Kaltim. Karenanya kita harus terus memperhatikan berbagai permasalahan sosial ekonomi yang kita hadapi saat ini, perlu diselesaikan melalui kerjasama yang kuat dari berbagai pihak,” katanya. (cht/pt)