Komitmen Provinsi Kalimantan Timur Dalam Mendukung Pencapaian Net Sink Folu Indonesia 2030
Glasgow, Inggris– Indonesia sebagai salah satu negara yang hadir saat Konferensi Tingkat Tinggi perubahan iklim Conference of the Parties (COP) ke- 26 UNFCCC, dalam hal ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menggelar Talkshow secara hybrid pada Paviliun Indonesia.
Talkshow dengan tema “Implementasi REDD+ yang kuat: Aksi Berbagai Pemangku Kepentingan untuk mencapai Net Sink FOLU Indonesia 2030” , bertempat di Glasgow, Scotland dan Jakarta, Jumat (12/11).
Sesi ini bertujuan untuk menyampaikan inisiatif multi-pihak di Provinsi Kalimantan Timur, termasuk pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, desa dan masyarakat dalam mendukung penurunan emisi GRK melalui pelaksanaan REDD+.
Pertemuan antar bangsa ini dihelat untuk memperbarui dan memperkuat target Perjanjian Paris, dikarenakan perjanjian yang telah ditandatangani 6 (enam) tahun silam tersebut dinilai belum mencapai target batas pemanasan global yang ditetapkan, dengan negosiasi pada perhelatan ini akan berfokus pada target untuk dicapai pada 2030.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah menerbitkan beberapa kebijakan untuk mempercepat transformasi perekonomian dari berbasis sumber daya tak terbarukan ke sumber daya terbarukan. Provinsi Kalimantan Timur juga telah mengintegrasikan dan berkomitmen mengalokasikan pendanaan untuk pelaksanaan rencana pembangunan rendah karbon pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi, 2019-2023, yang juga mencakup program pengurangan emisi GRK serta aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
“Program pengurangan emisi telah membawa perbaikan terutama terhadap tata kelola hutan dan lahan provinsi. Saya percaya ini akan membawa pada kehidupan dan komitmen yang lebih baik untuk provinsi ini di masa depan. Namun, masih terdapat berbagai tantangan dalam mengimplementasikan pertumbuhan hijau dan pembangunan rendah karbon di Kalimantan Timur, sehingga masih diperlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk dari pemerintah pusat, dan internasional,” kata Gubernur Kalimantan Timur,Isran Noor.
Inisiatif serupa juga dilakukan di kabupaten lainnya di Kalimantan Timur, termasuk kegiatan untuk melindungi hutan di luar kawasan hutan negara.
Hal yang sama pelaksanaan REDD+ juga di tingkat Kabupaten, terutama pada sektor perkebunan, melalui pengelolaan area bernilai konservasi tinggi. Seperti misalnya, Pemerintah Kabupaten Berau telah menetapkan Peta Indikatif Perlindungan Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi dan Stok Karbon Tinggi pada areal perkebunan di Kabupaten Berau seluas 83.000 hektar, dan mengintegrasikannya ke dalam sistem perizinan perkebunan di Kabupaten tersebut, kata Hj. Sri Juniarsih Mas, M.Pd., Bupati Berau.
Dalam memastikan komitmen yang kuat dari pemerintah desa dan masyarakat, proses persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (PADIATAPA) dilaksanakan pada kuarter ketiga tahun 2020. Proses PADIATAPA yang dilaksanakan selama masa pandemi Covid-19, telah dilakukan di 99 desa di 5 (lima) Kabupaten dan 1 (satu) Kota.
Daddy Ruhiyat selaku Ketua Harian Dewan Daerah Perubahan Iklim Provinsi Kalimantan Timur, mengatakan ke-99 desa yang telah mendapatkan informasi lengkap tentang program penurunan emisi melalui proses FPIC sepakat untuk berkomitmen dan terlibat. Namun, mereka membutuhkan dukungan untuk melaksanakan program REDD+ di lapangan. Dukungan dari mitra pembangunan, seperti GGGI, GIZ, KalFor Project-PKTL KLHK/UNDP, YKAN, dan organisasi non-pemerintah lokal sangat diperlukan untuk memperkuat pelaksanaan di tingkat tapak.
Disamping itu, Kepala Dinas Lingkungan Hiudup Provinsi Kalimantan Timur E.A. Rafiddin Rizal, saat dihubungi mengatakan bahwa komitmen para pihak dalam melaksanakan program penurunan emisi di Provinsi Kalimantan Timur merupakan kunci keberhasilan pencapaian pembayaran berbasis kinerja.
“Pengalaman yang baik dari Provinsi Kalimantan Timur juga diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi provinsi lain di Indonesia, mendorong replikasi dan peningkatan yang selanjutnya dapat berkontribusi dalam mencapai target yang ditetapkan dalam NDC dan Net Sink FOLU Indonesia 2030” tuturnya. (dlhprovkaltim/pt)
Foto;IST