TPPS Kaltim Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga Menghadapi Tantangan Penurunan Stunting
Samarinda – Tim Percepatan Penurunan Stunting atau TPPS Provinsi Kalimantan Timur melalui Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga telah mengadakan rapat lanjutan di ruang Kandilo, Kantor Disdikbud Kaltim, untuk membahas percepatan penurunan stunting, Selasa (2/8/2023).
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kaltim, Muhammad Kurniawan, selaku pemimpin rapat, menjelaskan bahwa tujuan rapat ini adalah untuk merencanakan beberapa kegiatan yang dapat dilakukan oleh masing-masing pihak terkait dalam waktu dekat, dengan fokus pada beberapa bulan terakhir sebelum akhir tahun 2023.
"Kali ini, Disdikbud menjadi Koordinator Bidang. Tim kami akan difokuskan pada perubahan perilaku dan pendampingan keluarga. Kami membutuhkan masukan dari perwakilan masing-masing pihak terkait di sini, dan prosesnya harus tergambarkan. Setiap Peringkat Daerah (PD) harus memiliki target sasaran dan rencana pelaksanaan agar semua kegiatan yang dikerjakan oleh bidang perubahan perilaku dan pendampingan dapat terarah dengan baik," ungkapnya.
Kurniawan juga menjelaskan bahwa kegiatan utama bidang perubahan perilaku dan pendampingan keluarga mencakup beberapa hal, seperti mengacu pada peraturan presiden tentang percepatan penurunan stunting, menyamakan persepsi untuk menyasar kepada masyarakat, dan melakukan penguatan lewat tokoh agama untuk mengubah perilaku masyarakat agar mencegah stunting. Selain itu, kegiatan meliputi kampanye dan komunikasi perubahan perilaku dengan outputnya berupa terlaksananya kampanye daerah pencegahan stunting.
"Salah satu tugas dari bidang perubahan perilaku dan pendampingan keluarga adalah melakukan kampanye pencegahan stunting melalui Website masing-masing PD atau konten kampanye melalui media sosial yang populer saat ini. Kita dapat mengumpulkan beberapa video atau materi tentang pencegahan stunting untuk disebarkan melalui media sosial pemerintah di seluruh Kaltim," terangnya.
Dalam rapat tersebut, beberapa masukan dan pernyataan mengenai kegiatan yang telah dilakukan oleh PD lingkup Pemprov Kaltim serta instansi vertikal dan unsur terkait telah disampaikan. Misalnya, BKKBN yang telah aktif dalam tugas percepatan penurunan stunting dalam program kerjanya, serta Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kaltim yang mengadakan seminar tentang stunting melalui Komisi Perempuan Remaja dan Keluarga.
Selain itu, Forum Antar Umat Beragama Peduli Keluarga Sejahtera dan Kependudukan Provinsi Kaltim juga telah memberikan sosialisasi kepada calon pengantin untuk menyampaikan informasi terkait stunting. Berbagai kegiatan seperti Pesantren Ramah Anak, kampanye, Diklat HIMPAUDI, parenting pola asuh, talkshow, dan kampanye lainnya juga telah diadakan.
Mantan Staf Ahli Gubernur Bidang Reformasi Birokrasi dan Keuangan Daerah menambahkan, perlu pemahaman yang lebih mendalam tentang stunting, tidak hanya sebatas informasi pendek. Efek jangka panjang dari stunting termasuk keterbelakangan mental, rendahnya kemampuan belajar, dan risiko penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, hingga obesitas. Hal ini berdampak pada bonus demografi di masa depan, sehingga diperlukan sinergi yang baik untuk percepatan penurunan stunting.
Kegiatan ini dihadiri oleh beberapa pihak, antara lain Diskominfo Kaltim, MUI Kaltim, Forum Komunikasi Umat Beragama Provinsi Kaltim, PGRI Kaltim, PWI Kaltim, HIMPAUDI Kaltim, Kanwil Kemenag Kaltim, Perwakilan BKKBN Kaltim, dan Dinas Kesehatan Kaltim. (cht/pt)