Tak Hanya Penanganan, Sekda Sebut Pencegahan Diperlukan Dalam Menekan Angka Stunting
Samarinda –Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni menyebut penanganan Stunting memang diperlukan, namun pencegahan juga tak boleh luput dari perhatian. Kerena itu, penanganan Stunting yang spesifik maupun sensitif ini harus berjalan secara terpadu.
“Dari data BKKBN, jumlah anak Stunting yang sudah jelas by name by address nya adalah 16 ribu orang. Namun, yang berpotensi Stunting adalah jutaan. Karena itu pencegahan sangat diperlukan seperti kondisi kesehatan, sanitasi rumah tangga yang kurang baik itu sangat berpengaruh melahirkan angka stunting. Artinya pencegahan awal perlu perhatian,” ucapnya saat sambutan dan membuka kegiatan Rembuk Stunting Tingkat Provinsi Tahun 2023 dengan tema Integritas Data Program Prioritas Sebagai Dasar Percepatan Penurunan Stunting, yang dilaksanakan Bappeda Kaltim di Hotel Mercure, Senin (9/10/2023).
Dengan adanya kegiatan Rembuk Stunting, menurut Sri menjadi hal yang sangat penting dalam peningkatan dan perbaikan kinerja maupun kebijakan.
“Kami percaya kab/kota begitu peduli dan komitmen dalam percepatan penanganan Stunting. Apa yang sudah dilakukan Kab/Kota? Kita berharap kebijakan berbeda yang dilakukan oleh Kab/Kota bisa menjadi replikasi daerah lain. Hal ini untuk komitmen bersama menurunkan angka Stunting di Kaltim,” katanya.
Wanita yang juga menjadi Wakil Ketua Pelaksana Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di Kaltim ini menegaskan agar dapat mencapai target penurunan Stunting nasional sebesar 14 persen pada tahun 2024, dengan begitu Provinsi Kaltim harus menurunkan 50 persen untuk bisa mencapai standar tersebut.
Hingga kini diakuinya, Pemprov terus melakukan kebijakan terintegrasi Provinsi dan Kab/Kota. Seperti memberikan bantuan keuangan, penguatan alokasi dana desa dan intervensi lain untuk percepatan penurunan Stunting.
“Artinya kita harus menurunkan 50 persen angka Stunting untuk bisa mencapai standar Nasional. Tetapi ada effort yang harus menjadi perhatian kita bersama, Kaltim menargetkan 12.83 persen. Ini menjadi perhatian kita bersama. Tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tapi perlu kolaborasi elemen masyarakat dan perlu menggandeng mitra lainnya,” jelas Sekda Sri.
Kolaborasi lintas sektor perlu dilakukan sehingga intervesi baik spesifik maupun sensitif diarahkan pada lokasi Stunting untuk mendukung pencapaian target penurunan angka Stunting yang telah ditetapkan.
Kita berharap komitmen kepala daerah sebagai TPPS diperkuat. Kemudian, peran dari TPPS bisa diperkuat kolaborasinya, replikasi praktek baik yang dilakukan Kab/Kota bisa dilakukan selama baik untuk penurunan stunting di Kaltim,” imbuhnya. (cht/pt)
Foto : Bagus