Pemerintah Tegaskan Tidak Ada Pemotongan Insentif Tenaga Kesehatan
SAMARINDA- Pemerintah menegaskan tidak ada pemotongan insentif bagi tenaga kesehatan yang berjuang dalam penanganan COVID-19. Pemerintah menghargai segala upaya tenaga kesehatan dalam menangani COVID-19.
Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI, drg. Oscar Primadi, MPH, dalam konferensi pers virtual dan dilansir melalui (https://sehatnegeriku.kemkes.go.id).
"Kita pasti menghargai, pasti pemerintah memberikan penghargaan semua jerih payah apa yang sudah dilakukan tenaga kesehatan dan insya Allah apa yang sudah diberikan tahun 2020 hampir Rp 9 triliun untuk pembayaran insentif ini baik untuk yang ada di pusat maupun di daerah," katanya.
Sementara, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI, Askolani mengatakan berlakunya Undang-undang APBN 2021 besaran insentif dari tenaga kesehatan dan santunan kematian tenaga kesehatan perlu ditetapkan kembali.
Lanjutnya, sesuai dengan mekanisme keuangan negara kita dimana implementasinya harus ditetapkan dan kami meyakinkan bahwa saat ini belum ada perubahan kebijakan mengenai insentif tenaga kesehatan, namun demikian insentif tetap sama diberlakukan pada tahun 2021 ini sama dengan diberikan di tahun 2020.
"Kami tegaskan bahwa di 2021 ini bahwa insentif untuk tenaga kesehatan diberikan tetap sama dengan tahun 2020. Kemudian kita, Kementerian Keuangan dan Kementerian Kesehatan melakukan koordinasi untuk mendetailkan alokasi anggaran untuk penanganan COVID-19 secara keseluruhan," katanya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Astera Primanto Bhakti mengatakan penyaluran untuk insentif tenaga kesehatan hampir 100% itu sudah disalurkan ke kas daerah. Kalau dari nilai totalnya ada sekitar Rp 4,17 triliun dan realisasi yang dilakukan pemerintah daerah ada yang dibayarkan kepada tenaga kesehatan itu sudah sekitar 72%.
"Jadi ada sekitar Rp 3 triliun yang sudah dibayarkan dan sisanya itu masih ada di anggaran kas daerah," ucapnya.
Dengan perkembangan COVID-19 yang sangat dinamis dan kebijakan dokumen anggaran akan terus dikaji dan disesuaikan untuk bisa menjawab penanganan-penanganan pandemi COVID-19 ini secara solid dan komprehensif. Termasuk mulai dari menerapkan 3M 3T, penanganan pasien, dan penyediaan infrastruktur, termasuk perlindungan kepada masyarakat dan dukungan kepada tenaga kesehatan.
Askolani melanjutkan komitmen ini ditunjukkan dalam anggaran kesehatan tahun 2021, pada awalnya anggaran kesehatan dialokasikan sebanyak Rp 169 Triliun, namun dari awal tahun pemerintah sudah mengantisipasi melihat perkembangan COVID-19 yang masih sangat dinamis ini diperlukan dukungan tambahan anggaran yang cukup besar.
"Awal tahun 2021 ini pemerintah menambah kebutuhan anggaran yang signifikan dari awalnya Rp 169 triliun tadi kemungkinan akan mencapai Rp 254 triliun rupiah," tutur Askolani.
Dalam anggaran tersebut sudah termasuk di dalamnya insentif tenaga kesehatan, santunan kematian, biaya vaksinasi kepada tenaga kesehatan dan masyarakat, perawatan pasien, obat-obatan, biaya isolasi, biaya tracking, tracing dan treatment, serta pengadaan alat kesehatan. Ini menjadi satu kebutuhan yang pokok yang harus didanai oleh pemerintah.
Kementerian Keuangan bersama Kementerian Kesehatan masih melakukan perhitungan detail belanja untuk penanganan COVID-19 sehingga dukungan penanganannya dapat terpenuhi sampai dengan penghujung 2021.
"Kami yakin kita melihat secara komprehensif dalam jangka pendek dan menengah untuk bisa menyelesaikan dampak daripada COVID-19 di Indonesia yang kita hadapi saat ini," ungkap Askolani. (pt)