Target Investasi 2023 Rp 59 Triliun, Pemprov Siapkan Ladang Investasi Non Ekstraktif
Samarinda - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) berkomitmen melaksanakan transformasi ekonomi untuk melepas ketergantungan pada sektor ekstraktif pertambangan dan migas. Tulang punggung ekonomi Benua Etam ke depan, akan diarahkan pada sektor yang lebih ramah lingkungan berbasis renewable resource atau sumber daya alam terbarukan.
Dengan komitmen tersebut, Pemprov juga harus memastikan, sektor batu bara dan migas yang selama ini menjadi andalan pengungkit capaian realisasi investasi di Kaltim, harus dialihkan pada sektor lain.
Gubernur Kaltim, Isran Noor meminta seluruh stakeholder yang berperan dalam peningkatan iklim investasi daerah, dapat meningkatkan capaian investasi setiap tahunnya. Salah satunya, dengan mengembangkan inovasi dan kreativitas para pengusaha.
“Peluang investasi di Kaltim terbuka lebar, terkait proyek infrastruktur, pengembangan kawasan ekonomi dan industri, pariwisata, perdagangan serta sektor lainnya. Untuk itu promosi perlu ditingkatkan, termasuk mekanisme kerja sama luar negeri serta kemudahan dalam perizinan,” kata Isran pada suatu kesempatan bersama Lembaga Regional Investor Relation Unit (RIRU) Provinsi Kaltim.
Terpisah, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kaltim Puguh Harjanto mengungkapkan, target investasi tahun 2023 sebesar Rp 59 triliun. Pihaknya akan mendorong sektor investasi di luar industri ekstraktif. Ladang investasi yang tengah dikembangkan adalah sektor pertanian dan pariwisata.
"Kita dorong di pariwisata dan pertanian. Karena usaha pariwisata multiplier effect-nya luas. Sedangkan sektor pertanian mampu menyerap banyak tenaga kerja. Ini pertanian dalam arti luas ya, mencakup semuanya termasuk kelautan dan perikanan," ujar Puguh kepada sejumlah awak media belum lama ini.
DPMPTSP telah membangun jaringan dengan kementerian teknis sektoral untuk mendukung upaya pengembangan ladang investasi di luar sektor migas dan batu bara. Termasuk bersinergi dengan Perangkat Daerah (PD) terkait, sebagai pengelola sektor hulu dalam penyiapan bahan baku produksi.
"Dinas teknis sektoral di hulunya juga harus siap perform. Jangan sampai investasi datang, tapi barangnya tidak ada, kan non sense," tutur eks Kabid Promosi dan Kerja Sama Investasi DPMPTSP Kota Bontang ini.
Memaksimalkan ekonomi non migas dan batu bara ini, sangat mungkin dilakukan. Terlebih dengan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kaltim, banyak investor yang mulai melirik Benua Etam sebagai wilayah seksi investasi.
"Banyak investor yang mencari posisi atas keberadaan IKN di Kaltim. Contohnya negara tetangga Malaysia saja, sudah lima kali mengunjungi Kaltim," tutur Puguh.
Di samping itu, ada beberapa aspek yang menurut Puguh bisa dilakukan untuk menggaet para calon investor. Seperti aspek bahan baku, skema pembiayaan, potensi customer, atau pun dengan menggunakan aspek komparatif dengan daerah lain.
"Misal, tarif listrik lebih murah di sini dari pada Sulawesi, jadi bangunlah smelter di sini. Itu namanya aspek komparatif yang harus kita perhatikan, saat menarik calon investor," tutupnya. (KRV/pt)