Tingkatkan Kemampuan Literasi Melalui TP-BIS
Samarinda - Pembukaan Stakeholder Meeting Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial untuk wilayah Kalimantan Timur Tahun 2021 dibuka langsung oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kaltim H Elto,Selasa (2/8).
Program Transformasi Perpustakaann Berbasis Inklusi Sosial yang kita singkat dengan istilah TP-BIS merupakan suatu pendekatan pelayanan perpustakaan yang berkomitmen meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat pengguna perpustakaan.
Transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial bertujuan untuk memperkuat peran perpustakaan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga kemampuan literasi masyarakat akan semakin meningkat yang akan berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"Terima kasih dan apresiasi yang mendalam saya sampaikan kepada jajaran Perpustakaan Nasional RI serta seluruh konsultan dan Master Trainer Program Transformasi Perpustakaan Berbaisis Inklusi sosial yang telah memberikan dukungan dan bantuan kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Timur,"ucap Elto diawal membuka acara.
Tidak hanya itu ucapan terimakasih juga disampaikan kepada serDinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Berau yang telah menjadi mitra kerja dari program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial
Tentunya perhatian dan komitmen pemerintah dalam mendukung Program Transformasi Perpustakaa Berbasis Inklusi Sosial sangat besar. Hal tersebut dapat dilihat dari ditetapkannya Program Peningkatan Literasi Masyarakat Untuk Kecerdasan sebagai salah satu Program Prioritas Nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024.
"Namun harus diakui bahwa implementasi TP-BIS di Kalimantan Timur belum berjalan secara optimal sesuai dengan target yang diharapkan,"tukas Elto.
Sehingga adapun persoalan mendasar yang dihadapi dalam pelaksanaan program TP-BIS di Kalimantan Timur, yaitu :
1. Pemahaman para pengelola perpustakaan, khususnya pengelola Perpustakaan Umum Kab/Kota serta Perpustakaan Umum Desa/Kampung terhadap strategi pengembangan TP-BIS masih sangat terbatas sehingga perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi program TP-BIS secara sistematis dan masif.
2. Peran pemangku kepentingan (stake holder) untuk mendukung dan berpartisipasi dalam pelaksanaan serta pengembangan program TP-BIS masih sangat terbatas padahal peran para stakeholder sangat penting dan strategis dalam menopang keberhasilan program TP-BIS.
"Kami menilai forum ini sangat bermanfaat dalam mendiskusikan, menggali masukan dan potensi kerjasama yang dapat disinergikan dalam rangka mendukung keberhasilan pelaksanaan program TP-BIS di Kalimantan Timur,"tuturnya. (LA)