Sekda : Jelang Idul Fitri 1443 H, Momen Tepat Untuk Melakukan Koordinasi Antar Pihak
Samarinda - Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni menegaskan, menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriyah) merupakan momen yang tepat untuk melakukan koordinasi antar pihak di tingkat pemerintah dan lembaga (stakeholder) dalam menjaga stabilisasi ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga bahan kebutuhan pokok dan barang strategis di daerah.
“Semoga melalui High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kaltim pada hari ini, dapat menghasilkan rekomendasi yang kemudian akan ditindaklanjuti oleh perangkat daerah dan pihak-pihak terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Tentunya ini merupakan rangkaian dari upaya pengendalian inflasi khususnya di Provinsi Kaltim,” kata Sri Wahyuni saat membuka High Level Meeting TPID Provinsi Kaltim, di Ruang Ruhui Rahayu Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (19/4).
Jika dilihat laju inflasi tahun ke tahun /year on year (yoy) Provinsi Kalimantan Timur lima tahun terakhir, lanjut Sri Wahyuni yaitu, tahun 2017 sebesar 3,16 persen, tahun 2018 (3,24 persen), tahun 2019 (1,66 persen), tahun 2020 (0,78 persen). Laju inflasi Kaltim dari tahun ke tahun menunjukan penurunan sehingga laju inflasi Kaltim dibawah target inflasi nasional.
“Untuk itu, saya menyampaikan apresiasi atas peran aktif para bupati dan walikota beserta jajarannya, kepala OPD maupun seluruh anggota TPID Provinsi Kaltim dengan dukungan Bank Indonesia serta Satgas Pangan melalui koordinasi yang baik, sehingga upaya pengendalian inflasi di daerah dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan fungsi masing-masing,” ungkapnya.
Sri Wahyuni juga sampaikan arahan Presiden Joko Widodo dalam acara Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2021, agar TPID mendukung pemulihan ekonomi dan menjaga stabilitas harga dengan menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga, utamanya barang kebutuhan pokok dengan mengatasi kendala produksi dan distribusi yang ada di daerah.
“Meningkatkan nilai tambah di sektor perikanan sehingga memiliki kontribusi menggerakkan mesin ekonomi yang semakin pertumbuhan besar. Untuk mendukung hal tersebut, kelembagaan petani perlu terus diperkuat, akses pemasaran diperluas dengan pemanfaatan teknologi termasuk platform digital, penyaluran KUR pertanian dioptimalkan dengan mempercepat dan mempermudah penyalurannya, termasuk menyesuaikan dengan karakteristik usaha pertanian,” ucap Sri Wahyuni.
Tampak hadir Bupati Kutim, Wakil Walikota Bontang, Wakil Bupati Kukar, Deputi Kepala Perwakilan BI Kaltim, Kepala Disperindagkop dan UKM Kaltim, Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kaltim, Satgas Pangan, serta undangan terkait lainnya. (Rzk/ty).