Penyempurnaan Renja dan Revisi Renstra 2019-2023, Wujudkan Birokrasi Dengan Pelayanan yang Berkualitas
SAMARINDA - Forum Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021 merupakan wadah penampungan dan penjaringan aspirasi penyempurnaan penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Revisi Rencana Strategis 2019-2023.
Kegiatan ini diikuti oleh OPD lingkup Diskominfo Kabupaten/Kota se-provinsi Kalimantan Timur, belangsung di Hotel Mercure dan secara daring melalui Zoom Meeting, Senin (12/04/2021).
Diselenggarakan sebagai bagian dari proses perencanaan dan pembangunan lingkup Diskominfo Prov Kaltim.
Kegiatan tersebut dengan tujuan diantaranya yakni; (1) menyelaraskan program dan kegiatan Diskominfo Prov Kaltim dengan usulan program dan kegiatan usulan Kabupaten/Kota 2022 dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan otoritas pembangunan daerah tahun 2022, (2) mempertajam indikator serta target kinerja program dan kegiatan OPD Diskominfo Prov Kaltim sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Kemudian, (3) menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang terdiri dari program penunjang pemerintahan daerah provinsi, program pengelolaan informasi dan komunikasi publik, program pengelolaan aplikasi informatika, program penyelenggaraan statistik sektoral dan program penyelenggaraan persandian untuk keamanan informasi.
Kegiatan ini diharapkan dapat membentuk pemahaman kerjasama yang baik untuk pembangunan Diskominfo Prov Kaltim. Tidak hanya itu, juga tersusunnya pelaksanaan rencana program kegiatan tahun 2022, sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah mulai dari penyelenggaraan urusan,pengelolaan keuangan, aspek pelaksanaan,pembinaan dan pengawasan.
Kepala Bappeda Prov Kaltim, Muhammad Aswin melalui Kabid Pemerintah dan Pembangunan Manusia, Hariyo Santoso menyampaikan perihal terwujudnya birokrasi dengan pelayanan publik yang berkualitas.
"Mengacu pada arah kebijakan pengoptimalisasi peningkatan kualitas ketertiban dalam pengurusan administrasi publik dan pengembangan E-Gov dengan dukungan jaringan dan pengelolaan data yang handal dan aman," terangnya.
Upaya mewujudkan birokrasi dengan pelayanan yang berkualitas tersebut, Diskominfo Prov Kaltim unjuk diri jalankan program prioritas yaitu Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), papar Muhammad Faisal selaku Kepala Diskominfo Prov Kaltim.
Faisal menambahkan perihal transformasi digital yang mana menurutnya tidak hanya menyangkut infrastruktur tetapi juga jaringan, bandwidth, keamanan dan SDM.
“Masih ada 30% jaringan blank spot di Provinsi Kalimantan Timur. Mudah-mudahan ini bisa kita atasi bersama karena salah satu dedicate dari Gubernur itu untuk menyelesaikan permasalahan jaringan di pedesaan,” jelas Kepala Diskominfo Prov Kaltim.
Isu lainnya disampaikan oleh Faisal yakni perihal Satu Data yang mana befokus pada One Data antar OPD di provinsi Kaltim dan One Data pada Kabupaten/Kota.
Selain itu, adapun mengenai statistik sektoral yang dikatakannya saat ini harus mendapatkan perhatian lebih, hingga isu mengenai persandian, transformasi digital dan integrasi.
“Karena tugas kita Kominfo itu untuk mengintegrasikan keseluruhan sistem. Mudah-mudahan kita memahami ini, sehingga kami bisa di support bagaimana mengintegrasikan ide-ide yang bagus dan tidak sia-sia. Kemudian menjadi satu dan kita branding,” pungkas Faisal. (resa /pt)