Pemprov Kaltim Komitmen Entaskan Kemiskinan Ekstrem
Samarinda - Pengentasan kemiskinan ekstrem di Bumi Etam, menjadi prioritas utama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) di bawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur, Isran Noor - Hadi Mulyadi. Berbagai bantuan dan program pemberdayaan ekonomi pun dilakukan dalam rangka pengentasan angka kemiskinan daerah.
Gubernur Kaltim, Isran Noor menyebut, kemiskinan harus segera dituntaskan. Sebab dampaknya yang berkepanjangan dan menyebabkan permasalahan sosial lainnya.
Faktor kemiskinan dapat menyebabkan permasalahan sosial lain seperti bertambahnya angka pengangguran, rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), meningkatnya kriminalitas, hingga tingginya kesenjangan ekonomi.
“Untuk kemiskinan ekstrem ini, harus diperdalam lagi upaya kita untuk menuntaskannya. Mulai dari pemerintah pusat dan daerah harus saling bersinergi,” tegas Gubernur Isran.
Senada, Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi selaku Ketua Tim Koordinasi Penghapusan Kemiskinan (TKPK) dalam upaya pengentasan kemiskinan di Bumi Etam meminta agar semua pihak turut bergerak.
"Semua harus bergerak! Karena apapun namanya, penanggulangan kemiskinan itu adalah kewajiban kita bersama untuk diturunkan persentasenya bahkan dihapuskan,” tegas Hadi selaku Ketua TKPK Provinsi Kaltim saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem beberapa waktu lalu.
Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023, Pemprov Kaltim telah mengalokasikan dana bantuan kepada masyarakat dalam upaya pengentasan kemiskinan. Bantuan ini disalurkan dalam berbagai bentuk melalui program kegiatan di setiap Perangkat Daerah (PD).
Salah satunya, adalah kegiatan peningkatan kapasitas SDM Program Keluarga Harapan (PKH) dengan alokasi anggaran sebesar Rp 132.209.500 yang dilakukan oleh Dinas Sosial (Dinsos) Kaltim. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan ilmu dan pengetahuan dalam melaksanakan penanganan kemiskinan di lapangan. Sehingga pelaksanaan PKH dapat tepat sasaran, tepat guna, dan tepat manfaat.
Pemprov Kaltim juga menambah jumlah Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan sebanyak 109 ribu peserta di 10 kabupaten/kota pada tahun ini. Dana PBI BPJS Kesehatan disalurkan melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaltim.
Program penanganan kemiskinan juga disalurkan dalam berbagai bentuk lain. Di antaranya seperti pemberian beasiswa melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Diskdikbud), rehabilitasi rumah tidak layak huni oleh Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (DPUPR-Pera), bantuan usaha ekonomi dari Disperindagkop, dan bantuan latihan kerja dari Dinas Tenaga Kerja. (KRV/pt)