Kunjungi Diskominfo Kaltim, BPKP Lakukan Reviu Penyediaan Infrastruktur Pusat Data Nasional
Samarinda – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melalui Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan melakukan kunjungan kerja ke Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).
Kunjungan ini dilakukan dalam rangka melaksanakan reviu penyediaan infrastruktur Pusat Data Nasional (PDN). Untuk diketahui, Kaltim menjadi salah satu lokasi dari empat PDN yang akan dibangun di Indonesia.
Pemerintah pusat akan membangun empat PDN berstandar global Tier-IV guna mewujudkan pemerintah berbasis digital dan tata kelola data di Indonesia. PDN pertama dibangun di wilayah Jabodetabek, tepatnya di Kawasan Deltamas Industrial Estate. PDN kedua dibangun di Batam, yaitu di kawasan Nongsa Digital Park. PDN ketiga akan dibangun di Balikpapan, Kaltim guna mendukung pusat pemerintahan baru di IKN. Dan terakhir, PDN keempat akan dibangun di Labuan Bajo untuk menghubungkan Indonesia bagian barat dengan timur.
Kunjungan BPKP ini diwakili oleh Pejabat Fungsional Auditor, Idi Djunaedi dan Audrey Marchelia Ahmad. Idi menjelaskan, kunjungannya ke Kaltim untuk mereviu penyediaan infrastruktur PDN dan pemenuhan data-data pendukung.
“Kita melakukan entry meeting dulu, memberitahukan tentang penugasan kami. Lalu mengajukan permintaan data terkait apa yang dibutuhkan dan diskusi mana yang bisa dipenuhi atau data yang kurang,” jelas Idi usai kunjungannya ke Kantor Diskominfo Kaltim di jalan Basuki Rahmat Samarinda, Jumat (3/3/2023) pagi.
Pihak BPKP juga akan melakukan entry meeting dengan Perangkat Daerah (PD) terkait. Seperti BPKAD untuk membahas tentang panganggaran, serta ke Bappeda Kaltim untuk membahas terkait perencanaan.
“Kurang lebih akan diskusi dulu tentang kaitannya dengan infrastruktur PDN. Lalu nanti kami pertimbangkan untuk kunjungan reviu lanjutan,” tambah Idi.
Kunjungan BPKP ke Diskominfo Kaltim, disambut langsung oleh Sekretaris Edi Hermawanto Noor, Kasi Pengelolaan E-Gov Aptika Bambang Kukilo, dan Pranata Komputer Ahli Muda, Fahmy Asa. (KRV/pt)