Kesbangpol Gelar Rapat Evaluasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial
Samarinda – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur (Kesbangpol Kaltim) melaksanakan rapat bersama Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial. Dalam rapat tersebut, dibahas berbagai potensi konflik yang mungkin akan terjadi termasuk mitigasi pencegahannya.
Untuk diketahui, pelaksanaan koordinasi penanganan konflik sosial diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 42 tahun 2015. Serta turunannya berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kaltim nomor 100.3.1/K.235/2023 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi Kalimantan Timur.
Dalam upaya menjaga kondusifitas daerah, secara periodik tim ini melaksanakan pertemuan untuk membahas pelaksanaan hasil koordinasi dan rencana aksi yang sudah ditetapkan dan disusun oleh Sekretariat Tim Terpadu di Badan Kesbangpol.
Kepala Kesbangpol Kaltim, Sufian Agus menyebut, dalam rapat yang dihadiri perwakilan Perangkat Daerah (PD) dan instansi vertikal ini pihaknya ingin menghimpun informasi dan isu-isu terkini di lingkungan masing-masing yang berpotensi menimbulkan konflik sosial.
“Potensi (konflik) ini kan banyak. Masing-masing punya potensi konflik yang berbeda. Misal di Dinas Ketenagakerjaan, pasti ada saja kasusnya antara pekerja dengan perusahaan, atau perusahaan dengan ormas. Potensi-potensi itu perlu disampaikan ke kami dan kalau pun ada solusinya juga seperti apa,” kata Sufian Agus saat memberikan arahan dalam Rapat Evaluasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Periode B.12 September-Desember Tahun 2023 di Hotel Midtown Samarinda, Selasa (5/12).
Mantan Sekretaris Bappeda Kaltim ini juga menjelaskan beberapa konflik sosial yang baru-baru saja terjadi. Misalnya tentang konflik internal tokoh agama di Samarinda, kasus netralitas ASN di Balikpapan, dan kelangkaan BBM di beberapa wilayah. Semua persoalan itu, kini memang sedang ditangani berbagai pihak terkait.
Sufian menyebut pihaknya bersama mitra strategis terus berkoordinasi untuk mencegah terjadinya konflik termasuk meredam masalah yang timbul di kalangan masyarakat.
“Misal untuk konflik agama, kita libatkan FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) soal kelangkaan BBM saat ini juga tengah ditindaklanjuti oleh Bapak Pj Gubernur di Jakarta,” ujarnya.
Dirinya menegaskan, di luar konflik yang terjadi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial juga diharapkan mampu mencegah konflik baru yang mungkin akan muncul di kemudian hari.
“Jangan sampai sudah terjadi, baru ditangani. Kalau begitu artinya gagal kita. Sama seperti kasus kebakaran. Jangan sampai terjadi kebakaran. Karena kalau sudah terjadi kebakaran, walaupun api sudah berhasil dipadamkan, semuanya tetap sudah habis terbakar,” ungkapnya menganalogikan.
Hadir dalam rapat tersebut perwakilan Korem 091/ASN, Kantor Perwakilan Kementerian Agama (Kemenag) Kaltim, Bandan Intelejen Negara Daerah (BINDA), Disnakertran Kaltim, Dinas ESDM, dan Diskominfo Kaltim. (KRV/pt)