Kaltim Fokus Pengembangan Media Massa: Diskusi Rekomendasi Kebijakan Bertanggung Jawab
Balikpapan – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kalimantan Timur, Muhammad Faisal, menjadi narasumber dalam Focus Group Discussion (FGD) yang membahas Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Media Massa yang Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif dan Sehat Industri (BEJO'S).
Acara ini berlangsung di Aula Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kota Balikpapan, Jl. Jenderal Sudirman No. 1, Selasa (27/8/2024).
FGD ini merupakan bagian dari Rancangan Teknokratik RPJMN 2025-2029 untuk Bidang Politik dan Komunikasi dengan tema “Mewujudkan Pers dan Penyiaran yang Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri di Daerah.”
"Indeks kemerdekaan pers di Kaltim selama dua tahun berturut-turut berada di peringkat pertama, setelah sebelumnya peringkat ketiga secara nasional. Kami berharap media di Kaltim terus merdeka," ungkap Faisal.
Selain itu, Faisal juga menyampaikan bahwa indeks literasi digital Kaltim telah mencapai peringkat ketiga nasional selama dua tahun berturut-turut, indeks masyarakat digital berada di peringkat keempat nasional, dan indeks transformasi digital masuk dalam 10 besar nasional.
"Secara umum, meskipun jumlah penduduk Kaltim hanya 3,8 juta jiwa dengan luas yang setara dengan Pulau Jawa, kondisi digitalnya cukup baik," jelas Faisal.
Ia juga mencatat adanya pertumbuhan media digital yang signifikan, dari sekitar 30 media sepuluh tahun lalu menjadi 500 media saat ini. Namun, hanya sekitar 50 media yang telah terverifikasi oleh Dewan Pers.
Faisal menekankan pentingnya regulasi untuk mengatasi pertumbuhan pesat ini dan mengungkapkan bahwa kompetensi wartawan di Kaltim semakin membaik. "PWI dan asosiasi rutin mengadakan uji kompetensi dan pelatihan, serta perusahaan media berperan dalam meningkatkan kompetensi," katanya.
Sebagai narasumber lainnya, hadir Rizal Effendi, mantan Pemimpin Redaksi Kaltim Post (1995-2006), Irwansyah, Ketua KPID Kaltim, Zainal Abidin, Ketua KPID Kaltim periode 2012-2015, Nurliah, Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Mulawarman, serta Sonny Sumarsono dari ANSI Kaltim.
"Berbagai poin penting dari perspektif yang disampaikan oleh para narasumber serta Pemerintah Daerah sudah kami catat. Poin-poin ini akan menjadi masukan berharga dalam menyusun rekomendasi kebijakan pembangunan media massa yang bertanggung jawab, edukatif, jujur, objektif dan sehat," tutup Nuzula Anggraini, Direktur Politik dan Komunikasi Bappenas RI. (tp/pt)