Jauhar : Penyederhanaan Birokrasi Perlu Kesiapan Matang

•   prabawati
•   20 Oktober 2021
•   9:10pm
•   Berita
•   338 kali dilihat

Surabaya - Pemerintah Provinsi Kaltim, melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) melakukan Rapat Koordinasi (Rakor) Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional.

Mewakili Wakil Gubernur Kaltim, Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Prov. Kaltim H. Moh. Jauhar Efendi membuka secara resmi Rakor tersebut di Hotel Santika, Surabaya, Salasa (19/10).

Dalam arahannya Jauhar mengatakan Presiden Joko Widodo pada tahun 2019 telah mengeluarkan kebijakan untuk menyederhanakan birokrasi dengan cara memangkas jabatan struktural.

"Tujuannya tentu sangat baik agar pelayanan publik lebih cepat dan tidak memakan waktu yang cukup lama," terang Jauhar.

Rakor ini menurut Jauhar sangat strategis karena isu penyederhanaan birokrasi memang sudah cukup lama dan menjadi dinamika semua organisasi, sehingga memerlukan kesiapan yang matang.

"Jafung dituntut memiliki tugas dan fungsi berkaitan dengan pelayanan fungsional berdasarkan dengan keahlian dan keterampilan, disinilah letaknya posisi BPSDM memberikan pembekalan kepada ASN alih jabatan dari jabatan struktural ke jafung,"terangnya.

Menurutnya ada beberapa langkah-langkah dalam penyetaraan seperti melakukan identifikasi jabatan administrasi pada unit kerja. Kemudian lakukan pemetaan jabatan fungsional yang dapat diduduki pejabat yang terdampak penyederhanaan struktur organisasi.

Selanjutnya, lakukan pemetaan dan penghitungan penghasilan pejabat yang terdampak dengan membandingkan antara penghasilan pada saat sebelum dan sesudah penyetaraan dari jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional.

Dia berharap melalui Rakor ini dapat menghasilkan rumusan yang bisa memberikan bahan pertimbangan kepada Gubernur maupun Walikota dan Bupati untuk mengambil langkah-langkah strategis.

"Sekali lagi kita harus cepat melakukan kajian dan pemetaan,"tuturnya. (MJE).