Gandeng Mitra Pembangunan, Formula Baru Pengentasan Kemiskinan
Samarinda - Dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrem di daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) terus mengupayakan berbagai program bantuan. Baik bantuan berupa dana langsung tunai maupun program kegiatan dari setiap Perangkat Daerah (PD).
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni menyebut, pihaknya bersama Tim Pengentasan Kemiskinan merencanakan formula baru dalam upaya menuntaskan masalah fundamental ini. Yakni dengan menggandeng mitra pembangunan dalam mengawal program pengentasan kemiskinan dari pemerintah provinsi.
"Mitra pembangunan ini, bisa LSM bisa NGO maupun tenaga pendamping lain yang ada di tengah masyarakat. Untuk memastikan program kegiatan kita, tepat sasaran," ungkap Sekda Sri Wahyuni saat membuka kegiatan Pengembangan Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dengan tema Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan Ekstrem, Senin (5/6/2023).
Dirinya pun membeberkan, data peningkatan persentasi kemiskinan di Bumi Etam. Per September 2022, data kemiskinan di Kaltim sebesar 6,64 persen. Angka ini meningkat 0,13 persen per periode Maret 2022.
Pada periode yang sama, September 2022, penduduk miskin pedesaan memiliki persentase sebesar 9,71 persen. Angka ini juga meningkat dari periode Maret 2022 sebesar 9,64 persen.
Sekda Sri menegaskan, meski tidak signifikan dan masih di bawah rata-rata nasional, pemprov Kaltim secara serius terus menekan angka kemiskinan daerah. Dengan pertumbuhan ekonomi Kaltim yang baik bahkan share ekonomi regional mendominasi hingga 52 persen, ia yakin permasalahan kemiskinan dapat dituntaskan.
"Program kemiskinan dari Pemprov bukan tidak ada. Justru selalu ada. Baik dari Dinsos, pertanian, pendidikan, dan banyak lagi bantuan baik dalam bentuk tunai maupun program kegiatan," ungkap lulusan Magister Public Policy dari Universitas Nasional Australia ini.
Namun, yang menjadi catatan menurutnya, kualitas program itu yang harus terus dievaluasi dan reviu. Dengan menggandeng mitra pembangunan inilah diharapkan dapat mereviu program pengentasan kemiskinan, langsung di lokasi penerima bantuan.
"Formula ini, saya rasa lebih transparan dan akuntabel. Daripada staf pemprov bolak-balik memantau ke lokasi, lebih baik dana operasinalnya dialihkan kepada mitra LSM yang berada langsung di lokasi," tandasnya.
Lebih lanjut, Pemprov juga akan memetakan secara detail daerah miskin di kabupaten/kota. Lalu melihat data dukung apa saja yang dimiliki daerah tersebut. Seperti jumlah sekolah, perusahaan swasta, konektivitas sekolah dengan dunia usaha, serta sumber tenaga kerja. Baru kemudian Pemprov akan menindaklanjuti dengan program kegiatan yang cocok untuk pengentasan kemiskinan daerah tersebut.
"Kita menarget tahun 2024 terjadi pergeseran angka kemiskinan. Harus menurun!" targetnya. (KRV/pt)