Bappeda Kaltim Susun RKPD 2025
Samarinda – Memulai awal tahun 2024, Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur (Bappeda Kaltim) tengah menyusun rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025. RKPD merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode satu tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
RKPD memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Kerja.
Mispoyo selaku Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) Bappeda Kaltim, menjelaskan bahwa untuk menyusun RKPD Tahun 2025, mereka telah mengadakan rapat koordinasi dengan seluruh SKPD Provinsi Kaltim pada 30-31 Januari 2024.
Dalam rapat tersebut, masing-masing Perangkat Daerah (PD) membahas perumusan target kinerja sasaran daerah tahun 2025, strategi dan arah kebijakan, penyampaian major project, serta kelengkapan syarat administrasi untuk usulan aspirasi di masing-masing SKPD tahun 2025.
“Jadi kita memastikan tema prioritas pembangunan di masing-masing SKPD. Kemudian tujuan sasarannya bagaimana, arah dan strateginya juga seperti apa, major projectnya apa yang dilakukan? Dan itu merupakan sesuatu yang nanti bisa menunjang indikator-indikator pembangunan yang telah ditentukan,” kata Mispoyo usai memimpin Rapat Koordinasi Prioritas Pembangunan Tahun 2025 di Ruang Poldas Lantai I Bappeda Kaltim, Rabu (31/1/2024).
Dari hasil penyusunan RKPD ini, harapannya adalah seluruh PD dapat meningkatkan program pembangunan di Provinsi Kaltim.
“Kami berharap pada tahun 2025, program kegiatannya dapat tepat sasaran. Sehingga apa yang dilakukan oleh perangkat daerah dapat mewujudkan Kaltim yang lebih baik, dengan peningkatan pembangunan yang signifikan, dan tanpa kesalahan dalam menentukan prioritas, tujuan, serta arah dan strategi pembangunan,” tegas Mispoyo.
Eks Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA) Disdikbud Kaltim ini menjelaskan bahwa dalam rapat koordinasi prioritas pembangunan bersama SKPD, masing-masing perangkat daerah menyampaikan substansi rancangan awal penyusunan RKPD 2025. Semua perangkat daerah diklasifikasikan ke dalam beberapa bidang, seperti pemerintahan dan pembangunan manusia, perekonomian dan sumber daya alam, serta infrastruktur dan kewilayahan.
"Seluruh dinas membahas subtansi sesuai Indikator Kinerja Utama (IKU) yang melekat pada mereka. Seperti Dinas Pendidikan, indikator kinerja utamanya mengenai IPM. Dimana nanti harus mengukur rata-rata lama sekolah, mengukur harapan lama sekolah, dan sebagainya. Diskominfo mengenai tingkat kematangan domain tata kelola SPBE, seperti apa agar meningkat tiap tahun. Itu dijadikan dasar agar program kegiatannya nanti bisa ditingkatkan untuk kemajuan pembangunan di Kaltim," terangnya.
Penyusunan RKPD 2025 ditarget selesai tahun ini. Setelah pembahasan subtansi rancangan awal bersama SKPD, Bappeda akan memulai konsultasi publik bersama akademisi dan perwakilan masyarakat.
"Setelah ini tahapannya akan kita floor-kan untuk uji publik ke masyarakat umum. Diperoleh masukan perbaikan atau tidak, akan menjadi pertimbangan kami," tambah Mispoyo. (KRV/pt)